Xxxxx Klausul Contoh
Xxxxx. Xxxxxx Seksi Rehabilitasi Perumahan Dinas Perumahan Rakya Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampira perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang tela ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian targe kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evalua terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperluka dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA, Xx. XXXXX XXXXXXXXXX AL FATH, ST NIP. 19631105 199202 2 001 NIP .19870708 201903 1 008
Xxxxx. Xxxxxxxxxx 50 50.000 0,00000047
Xxxxx. X. Xxxxxxx Taufiq, SHI. MSI. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
Xxxxx. Xxxx-lain 2023 2022 Beban pajak penghasilan final 211.193.729 242.102.473 Lainnya 19.945.769 24.060.571 Jumlah 231.139.498 266.163.044 Beban pajak penghasilan final merupakan beban pajak yang timbul dari pendapatan bagi atas sukuk utang dan instrumen pasar uang.
Xxxxx. Xxxx ini terdiri dari: 2021 2020 Beban investasi Beban pengelolaan investasi (Catatan 13) - 988.550.000 Beban kustodian 66.025.672 49.706.254 Xxxxx xxxx-xxxx (Xxxxxxx 0x) 700.982.689 389.880.531 Sub-jumlah 767.008.361 1.428.136.785 Xxxxx xxxxxxx (Xxxxxxx 0x) 801.635 818.700 Jumlah 767.809.996 1.428.955.485
Xxxxx telah tersusunya review Indicator Kinerja Utama, review Rencana Strategis 2015 – 2019, Perjanjian Kinerja Tahun 2016 dan Rencana Kinerja Tahun 2017, untuk itu perlu diterbitkan keputusan ketua tentang penetapan dokumen dimaksud.
1. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja;
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
6. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.
Xxxxx. Xxxx-lain 17. Other Expenses Periode/Period 2021 2020 Beban pajak penghasilan final 374.348.671 21.572.529 Final income tax expense Lainnya 28.395.259 631.794 Others Jumlah 402.743.930 22.204.323 Total
Xxxxx. Xxxxx Kedua sepakat dikenakan biaya sebagai berikut :
Xxxxx. D. E., Xxxxxxxx, X. X., xxx Xxxxxxxx, T. D. (2020). Intermediate Accounting. IFRS Edition. 4th Edition. New Jersey: Xxxx Xxxxx. Xxxxx, X. (2017). Impact of Costing and Cost Analysis Methods on the Results of the Period: Methods Based on Partial Cost Theory. “Ovidius” University Annals, Economic Sciences Series, 17(2), 671-675. Mulyadi. (2010). Akuntansi Manajemen. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
Xxxxx selaku orang tua / wali *) dari mahasiswa: