XXXXXX XXXXXXXXXX Klausul Contoh

XXXXXX XXXXXXXXXX. Presiden Direktur PT. BNP Paribas Investment Partners
Sample 1Sample 2Sample 3See All (5)
Law Insider
+
Microsoft® Word Add-in

Get the Official Word Add-in

Open in AppSource
Add to Word Now
XXXXXX XXXXXXXXXX. Presiden Direktur PT. BNP Paribas Investment Partners XXX X. XXXXXXX, Presiden Emeritus PT. BNP Paribas Investment Partners
Sample 1Sample 2Sample 3See All (5)
XXXXXX XXXXXXXXXX. Presiden Direktur PT. BNP Paribas Asset Management
Sample 1Sample 2
XXXXXX XXXXXXXXXX. Hukum Perjanjian Adat. (Bandung : Alumni, 1982).
Sample 1
XXXXXX XXXXXXXXXX. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
Sample 1
XXXXXX XXXXXXXXXX. Pemeliharaan Dan Pelestarian Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia: Perlindungan HKI dan Non-HKI. Xxxxx xxxxxxxxxx dari program Overseas Non-degree Training (ONDT) di Faculty of Law, University of Sydney, Australia Hasil penyelidikan menunjukkan bahawa pemeliharaan dan pelestarian Pengetahuan Tradisional - Ekspresi Budaya Tradisional harus dilakukan secara menyeluruh yang meliputi usaha perlindungan hak HKI serta non-HKI, usaha Undang-undang, dan non-Undang-undang. Tujuan penyelidikan ini bertujuan untuk menjelaskan usaha menyeluruh tersebut untuk pemeliharaan dan pelestarian Pengetahuan Tradisional - Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia. Penyelidikan dilakukan dengan metode penyelidikan yuridis-sosiologis. Kajian ini mengakui dengan gagasan bahawa perlindungan sistem pengetahuan tradisional Afrika di peringkat wilayah sangat diperlukan. Keharmonian mekanisme perlindungan daerah akan menjamin perlindungan produk bumiputra Afrika termasuk pengetahuan tradisional, sumber genetik, cerita rakyat, jenama dan nilai-nilai. Bottom up pendekatan advokasi pluralisme undang-undang dan pengetahuan adalah suatu ciri yang tak terhindarkan daripada masyarakat Afrika dan harus dipertimbangkan dalam membangun kerangka undang-undang daerah. Kedatangan bersama negara-negara Afrika membantu memastikan bahawa Undang-undang antarabangsa muncul memberikan pengakuan kepada posisi mereka mengenai pelbagai masalah kekayaan intelektual dan ada peningkatan kesadaran dan koordinasi antara negara-negara.
Sample 1
XXXXXX XXXXXXXXXX. Regional 8 Gun Gun Xxxxxx Xxxxxxxx 9 Xxxxxxx Xxxxxxxx Berikut ini adalah struktur hubungan kepemilikan, pengawasan dan pengurusan Perseroan: Sumber: Perseroan Berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP−507/NB.1/2014 tanggal 27 Maret 2014 tentang Penetapan Kelulusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pemegang Saham Pengendali PT Mandiri Tunas Finance atas nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP− 506/NB.1/2014 tanggal 27 Maret 2014 tentang Penetapan Kelulusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pemegang Saham Pengendali PT Mandiri Tunas Finance atas nama PT Tunas Ridean, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Tunas Ridean telah dinyatakan lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilaksanakan OJK. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme juncto Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi (untuk selanjutnya disebut “Permenkumham Nomor 15/2019”), pemilik manfaat dari Perseroan adalah Pemerintah Negara Republik Indonesia, namun dikarenakan persyaratan pada sistem administrasi hukum umum online Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang didaftarkan harus Individu oleh karenanya Perseroan menyatakan Pemilik Manfaat adalah Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, SH yaitu Direktur Utama Bank Mandiri dan Xxxxx Xxxx Xxxxxxxx Setiawan yaitu Direktur Utama TURI sesuai dengan Surat Pernyataan Kepemilikan Manfaat Perseroan tanggal 15 Maret 2023, dengan demikian Perseroan telah memenuhi kewajiban penyampaian informasi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Permenkumkam Nomor 15/2019. Berikut ini merupakan tabel hubungan kepemilikan, pengawasan dan pengurusan Perseroan: Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Komisaris Utama Direktur Utama −
Sample 1
XXXXXX XXXXXXXXXX. Xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx MANULIFE DANA TETAP PEMERINTAH dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer telegrafis dalam mata uang Rupiah yang ditujukan kepada rekening MANULIFE DANA TETAP PEMERINTAH yang ada di Bank Kustodian. Pemindahbukuan atau transfer telegrafis tersebut harus ditujukan ke rekening bank yang ditunjuk oleh Manajer Investasi yang tertera dalam Prospektus atau ke rekening bank berikut ini: MANULIFE DANA TETAP PEMERINTAH HSBC MANULIFE DANA TETAP PEMERINTAH 000-000000-000 Biaya-biaya yang dikeluarkan atas pemindahbukuan atau transfer telegrafis sehubungan dengan pembayaran tersebut merupakan tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dianggap Efektif pada saat dana diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian.
Sample 1
XXXXXX XXXXXXXXXX. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 ditujukan ke rekening di Bank Kustodian sebagai berikut: Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan. Untuk pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan dalam denominasi mata uang asing, akan dikonversikan terlebih dahulu ke dalam denominasi Rupiah dengan menggunakan kurs jual yang berlaku pada bank penerima pada hari dan waktu saat dilaksanakannya proses pembelian di Bank Kustodian. Dana pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana KRESNA INDEKS 45 sebagaimana dimaksud pada angka 8.7 di atas hanya dapat berasal dari:
Sample 1

Related to XXXXXX XXXXXXXXXX

  • Kesimpulan Berdasarkan pelaksanaan kegiatan ini, diperoleh simpulan sebagai berikut:

  • Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan Nilai setiap Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA ATRAKTIF dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek dalam portofolio.

  • Aset Keuangan (1) Aset Keuangan yang diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi meliputi aset keuangan dalam kelompok diperdagangkan dan aset keuangan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki untuk diperdagangkan apabila aset keuangan tersebut diperoleh terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat. Aset keuangan ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi pada saat pengakuan awal jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

  • MAKSUD DAN TUJUAN d. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

  • Biaya Saat ini kami tidak mengenakan biaya kepada Anda untuk pembelian Aplikasi Mobile Banking atau tiap pembaharuan maupun keluaran baru, namun kami mempunyai hak untuk mengenakan biaya kepada Anda pada waktu yang akan datang. Mohon pastikan bahwa Anda memahami biaya yang mungkin akan dikenakan kepada Anda oleh penyedia layanan perangkat selular Anda di negara Anda dan jika Anda mengakses Layanan Mobile Banking di luar negeri.

  • Penyelesaian Pengaduan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XIX (Penyelesaian Sengketa).

  • ALOKASI BIAYA JENIS % KETERANGAN

  • Tujuan PKS ini adalah meningkatkan pelaksanaan program-program nasional khususnya di bidang pendidikan, penelitian, dan dalam bentuk kuliah tamu, seminar, knowledge sharing, dan pelaksanaan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

  • Pengakhiran Sebagai tambahan atas Klausula 13 dari Syarat dan Ketentuan Pelayanan Perbankan Elektronik Bagian A ini, kami dapat mengakhiri Layanan SAP FSN dengan memberikan pemberitahuan kepada Anda dalam keadaan berikut:

  • MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN i. Dengan tunduk pada ketentuan angka 18.1 di atas, manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.