University and College Membership Sample Clauses

University and College Membership. 6. You must be a member of a College in order to be a member of the University.
AutoNDA by SimpleDocs
University and College Membership. You must be a member of the University in order to remain a member of the College. Your continuing relationship with the College is linked to your continuing relationship with the University. Similarly, your offer from the College is linked to your offer from the University. If you decline either offer, or if you fail to meet the conditions of either offer, you will lose your place at both the College and the University. If your University membership is terminated (e.g. for breach of University rules and regulations), your membership of the College will also end. If you are suspended by the University, or subject to other disciplinary or procedural measures, the College may take similar, or other appropriate steps. College Statutes, By-Laws, Rules, Regulations and Policies By entering into this contract you agree to comply with the College Statutes and By-laws (as amended from time to time) and with the College’s Rules, Regulations and Codes of Policy, Practice and Procedure which are made under them and/or amended from time to time. Links to these are set out at xxxxx://xxx.xxx.xx.xx.xx/discover/about-college/legal/college-policies/. They include: The College’s Graduate Student Handbook. This sets out the types of student behaviour which are considered unacceptable and which may result in disciplinary action. Other regulations governing your relationship with the College concerning your studies, payment of fees and charges, residence, conduct and behaviour: examples are regulations relating to examinations and assessments, the ownership and exploitation of intellectual property, harassment and bullying, the use of IT and library facilities, health and safety issues and legislative requirements such as data protection. Any Health and Safety Instructions (‘HSI’) setting out standards of behaviour required of you during any pandemic (including Covid-19), epidemic or local health emergency. The term ‘HSI’ includes any University or College code, policy or guidance, as introduced or updated from time to time, which sets out behaviour required of students during any pandemic, epidemic or local health emergency. Students are required to comply with any HSI as a condition of being permitted access to in-person teaching and facilities and failure to comply may result in loss of that access and/or disciplinary action. Your contract with the College is also subject to a condition that you disclose any relevant unspent convictions. By entering into this contract you ...
University and College Membership. 6. You must be a member of a College in order to be a Visiting Student.
University and College Membership. 2. The continuing relationship between you and the College is linked to your continuing relationship with the University. You agree as part of the College Contract to abide by the rules and regulations of the University, as amended from time to time in the course of your studies.
University and College Membership. You must be a member of a College in order to be a member of the University. Your continuing relationship with your College is linked to your continuing relationship with the University. Similarly, your Offer from your College is linked to your Offer from the University. If you decline either offer, or if you fail to meet the conditions of either offer, you will lose your place at both your College and the University. If your University membership is terminated (e.g. for breach of University rules and regulations), your membership of the College will also end. If you are suspended by the University, or subject to other disciplinary or procedural measures, the College may take similar, or other appropriate steps.

Related to University and College Membership

  • Kesimpulan Berdasarkan uraian pembahasan di atas, penulis memperoleh kesimpulan yaitu, pertama, dasar hukum dibuatnya perjanjian kredit adalah Ketentuan Instruksi Presidium Kabinet No. 15/EK/IN/10/1966 tanggal 3 Oktober 1966 jo Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I N0. 2/539/UPK/Pemb. tanggal 8 Oktober 1966 xxx Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I No. 2/649 UPK/Pemb. tanggal 20 Oktober 1966 xxx Instruksi Presidium Kabinet Ampera No. 10/EK/IN/2/1967 tanggal 6 Februari 1967 yang membahas bahwa dalam memberi kredit dalam bentuk apapun maka bank-bank wajib membuat akad perjanjian kredit. Di dalam perjanjian kredit terdapat perjanjian baku merupakan perjanjian xxxx xxxxx satu pihaknya telah menyiapkan syarat-syarat yang dibakukan dalam sebuah formulir xxx kemudian diberikan kepada konsumennya untuk disetujui. Adanya perjanjian baku xxxxxx xxxxxx efisiensi xxx praktis yaitu untuk mempercepat sistem pelayanan karena tidak mungkin setiap nasabah harus membuat xxx menegosiasikan setiap transaksi dengan bank. Kedua, klausula baku dalam perjanjian kredit belum memenuhi keadilan karena belum terpenuhinya kebebasan berkontrak bagi salah satu pihak karena dalam isi perjanjian sudah diatur oleh pihak kreditur. Akan terjadi ketidakseimbangan bagi salah satu pihak apabila pihak lain gagal dalam menjalankan salah satu kewajibannya sehingga pihak lain merasa dirugikan karena tidak seimbangnya daya xxxxx xxxxx pihak dalam perjanjian baku. Ketiga, upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh kedua belah pihak apabila terjadi ketidakseimbangan dalam isi perjanjian adalah dengan renegosiasi dimana renegosiasi ini adalah perundingan kembali antara kedua belah pihak. Renegosiasi merupakan alternatif dalam menghadapi permasalahan penyelesaian utang. Selain dengan renegosiasi, terdapat cara restrukturisasi dimana cara ini memiliki tujuan yang sama yaitu membantu debitur untuk memenuhi kewajibannya membayar utang kepada pihak bank. Kedua cara tersebut dilakukan jika dbeitur tidak dapat melunasi angsuran kreditnya xxx melewati jatuh tempo. Saran dalam skripsi ini adalah yang pertama, sebaiknya untuk debitur lebih memperhatikan formulir yang di dalamnya terdapat klausula yang sudah dibakukan dalam perjanjian kredit agar tidak terjadi kesalahpahaman antara debitur xxx pihak bank dalam melaksanakan perjanjian. Xxx antara debitur xxx pihak bank dapat bijaksana dalam melaksanakan perjanjian xxx memenuhi xxx xxx kewajibannya masing-masing. Kedua, sebaiknya pihak bank menjelaskan kembali mengenai isi di dalam formulir perjanjian kredit kepada debitur agar tidak terjadi ketidakjelasan dari debitur mengenai isi dalam perjanjian kredit sehingga debitur terhindar dari kerugian perjanjian baku yang mencantumkan klausula eksonerasi. Ketiga, sebaiknya debitur diharapkan untuk selalu proaktif dalam membela kepentingan yang menjadi haknya apabila dilanggar oleh bank melalui upaya hukum. Selanjutnya, Pemerintah selaku pemegang kuasa dalam pelaksanaan hukum dapat selalu memberikan sebuah jaminan kepada debitur terkait upaya- upaya xxxxx xxxx ditempuh debitur, sehingga perlindungan hukum diterima oleh debitur berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian. DAFTAR PUSTAKA Buku Xxxxxxx, I Made Xxxxx 2017, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, Jakarta: Prenada Media Group. Xxxxxxx, Xxxxxxx xxx Berdatte X. Xxxxxx, 2021, Perjanjian Baku Masalah xxx Solusi, Jakarta: Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit. Xxxxxxxx , Iswi, 2010, Restrukturisasi xxx Penghapusan Kredit Macet, Jakarta: Gramedia. Hernoko , Agus Yudha, 2011, Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Jakarta: Kencana Prenada Media. Xxxxxxxxxxx, Xxxx, 2019, Perjanjian Kredit Perbankan Dalam Perspektif Welfare State, Yogyakarta: Deepublish. Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Prenada Media Group. Xxxxxxx, Xxxxx, 2018, Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif xxx Ekonomi Syariah, Yogyakarta: Pustaka Baru Press. Sjahdeini , Sutan Remy, 1993, Kebebasan Berkontrak Xxx Perlindunga Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia, Jakarta: Institut Bankir Indonesia. Supramono, Gatot, 2009, Perbankan xxx Masalah Kredit, Jakarta: Rineka Cipta. Xxxxxxx, Kelik 2014, Perjanjian Baku, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxx Konsumen: Beberapa Uraian tentang Landasan Normatif, Doktrin, xxx Praktiknya, Yogyakarta: Ombak (Anggota IKAPI). Peraturan Perundang-Undangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2735); Jakarta. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821); Jakarta.

  • meminta nasihat daripada Pihak Xxxxxx dalam semua perkara berkenaan dengan jualan lelongan, termasuk Syarat-syarat Jualan (iii) membuat carian Hakmilik Xxxxx xxxxxx rasmi di Pejabat Tanah xxx/atau xxxx-xxxx Pihak-pihak Berkuasa yang berkenaan xxx (iv) membuat pertanyaan dengan Pihak Berkuasa yang berkenaan samada jualan ini terbuka kepada semua bangsa atau kaum Bumiputra Warganegara Malaysia sahaja atau melayu sahaja xxx juga mengenai persetujuan untuk jualan ini sebelum jualan lelong.Penawar yang berjaya ( “Pembeli”) dikehendaki dengan segera memohon xxx mendapatkan kebenaran pindahmilik (jika ada) daripada Pihak Pemaju xxx/atau Pihak Tuanpunya xxx/atau Pihak Berkuasa Negeri atau badan-badan berkenaan (v) memeriksa xxx memastikan samada jualan ini dikenakan cukai. BUTIR-BUTIR HARTANAH :- HAKMILIK : Hakmilik individu hartanah ini masih belum dikeluarkan oleh pihak berkuasa HAKMILIK INDUK / NO. LOT : HS(D) 47741, PT 26421 (dahulunya di bawah HS(D) 32191, PT 20046) MUKIM/DAERAH/NEGERI : Rawang / Gombak / Selangor Darul Ehsan PEGANGAN : Pajakan KELUASAN TANAH : 223.00 meter persegi ( 2,400 kaki persegi ) PEMAJU/PENJUAL : Hotel Fair Lane Holdings Sdn Bhd (kini dikenali Prima Green Development) (351947-X) TUANPUNYA BERDAFTAR : Rawang Lakes Sdn Bhd (144638-K) PIHAK PENYERAH HAK : K.M. Xxxxxxxx a/l Kathegesen & Xxxxxxxx a/x Xxxxxxxx BEBANAN : Diserahhak kepada RHB Bank Berhad (1965010000373 (6171-M)) LOKASI XXX PERIHAL HARTANAH Hartanah tersebut terletak di Xxxxx 0/00, Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx, 00000 Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx. Hartanah tersebut adalah sebuah rumah teres 2-tingkat unit sudut dikenali sebagai Xxxxx Pemaju Lot No.3-633, Rumah Teres Dua Tingkat, Sudut (Blok 3) Jenis T2, Bandar Tasik Puteri, Kundang xxx mempunyai alamat surat-menyurat di Xx. 00, Xxxxx 0/00, Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx, 00000 Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx. HARGA RIZAB : Harta ini dijual “keadaan seperti mana sediada” dengan harga rizab sebanyak RM 550,000.00 (RINGGIT MALAYSIA: LIMA XXXXX XXXX PULUH RIBU SAHAJA) xxx tertakluk kepada syarat-syarat Jualan xxx melalui penyerahan hakkan dari Pemegang Serahak, tertakluk kepada kelulusan di perolehi oleh pihak Pembeli daripada pihak berkuasa, jika ada, termasuk semua terma, syarat xxx perjanjian yang dikenakan xxx mungkin dikenakan oleh Pihak Berkuasa yang berkenaan. Pembeli bertanggungjawab sepenuhnya untuk memperolehi xxx mematuhi syar at- syarat berkenaan daripada Pihak Berkuasa yang berkenaan, jika ada xxx semua xxx xxx perbelanjaan ditanggung xxx dibayar oleh Pihak Pembeli.Pembeli atas talian (online) juga tertakluk kepada terma-terma xxx syarat-syarat terkandung dalam xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx Pembeli yang berminat adalah dikehendaki mendeposit kepada Pelelong 10% daripada harga rizab dalam bentuk Bank Draf atau Cashier’s Order di atas nama RHB Bank Berhad sebelum lelongan awam xxx xxxx xxxx xxxxxx hendaklah dibayar dalam tempoh sembilan puluh (90) hari dari tarikh lelongan kepada RHB Bank Berhad melalui XXXXXX. Butir-butir pembayaran melalui XXXXXX, xxxx berhubung dengan Tetuan Xxxxxxx Xxx & Xxxx. Untuk maklumat lanjut, xxxx berhubung dengan TETUAN XXXXXXX XXX & XXXX , xxxx beralamat di B-3A-00, Xxxxx Xxxxxx II, Xx.00, Xxxxx Xxx Xxxx Xxxx, 50450 Kuala Lumpur. Tel: 00-0000 0000 / Fax: 00-0000 0000 (Ruj: 23601/RHB/HL) peguamcara bagi pihak pemegang xxxxx xxx atau pelelong yang tersebut dibawah. RAJAN AUCTIONEERS SDN. BHD. X. XXXXX Xx.00X,Xxxxxxx Xxxx,Xxxxx Xxxx Xxxxxx, ( Xxxxxxxx Xxxxxxxx ) 41000 Klang, Selangor Darul Ehsan. H/P: 000-0000000 Tel: 00-00000000 / Fax : 00-00000000 H/P: 012-2738109 Ruj Kami: RA/RHB/ZLW/KL/4084-23(fz) CONDITIONS OF SALE

Time is Money Join Law Insider Premium to draft better contracts faster.