Kemitraan Klausul Contoh

Kemitraan. Kemitraan memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian Kemitraan untuk bertindak untuk dan atas nama Kemitraan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan Kontrak.
Kemitraan. Poltekkes Kemenkes Bengkulu telah melakukan kerja sama dengan beberapa intansi dengan rincian dibawah ini :
Kemitraan. Menurut Xxxxxxx (2005) kontrak adalah perjanjian antara dua pihak yang sepakat untuk melakukan transaksi atau kesepakatan sebelum penjualan dilakukan. Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak pengusaha selama waktu tertentu menerima upah (Koswara, 2010). Kontrak kerja dapat dilakukan melalui perjanjian kontrak (Sejati, 2011). Kerjasama usaha dengan sistem kemitraan diwujudkan dalam kontrak yang mengikat para pihak yang bersepakat (Mahardika, 2018). Pada praktiknya, plasma dihadapkan pada posisi yang hanya menerima kontrak tersebut tanpa diikutkan dalam perumusan kesepakatan (Mahardika, 2018).Kontrak kemitraan ini bersifat tertutupdan disusun sepihak oleh perusahaan, sehingga format dan klausal yang tertera merupakan aturan yang pasti dari pihak perusahaan untuk dipatuhi yang mengakibatkan peternak tidak memiliki akses alternatif untuk mengembangkan atau memberdayakan sumber daya yang dimiliki (Xxxxxxxxxx et al., 2015). Penguatan komitmen kerjasama merupakan suatu penguatan perjanjian atau kontrak yang harus dijalankan oleh kedua belah pihak mitra dan menjalankan bisnis dengan memperhatikan aspek sosial, norma-norma dan etika nyang berlaki (Mahardika, 2018). Pengembangan ayam potong pedaging melalui pola kemitraan terdapat suatu kerja sama yang berkaitan dengan dengan kontrak perjanjian isinya menyediakan sapronak, penentuan harga, jaminan dan resiko yang telah disepakati antara dua belah pihak (Fitriza et al., 2012). Xxxxxxxxxx et al., (2015) menerangkan ada beberapa kesenjangan pada kontrak kemitraan unggas yaitu: pertama, peternak sangat dirugikan karena tidak memiliki alternative pasokan sapronak, baik dari sisi kontinuitas penyediaan dan harga (kemungkinan sapronak dari pihak inti lebih mahal) dan yang kedua tidak ada kepastian waktu panen dilevel peternak.
Kemitraan. Pemilihan mitra yang dilakukan tidak terbatas akan satu kriteria, namun dapat terjadi perbedaan kriteria antar mitra. Kriteria pemasok yang menjadi standar oleh perusahaan diantaranya dari segi harga bahan baku yang cocok, kemudahan transaksi serta efisiensi waktu dan tenaga. Kriteria reseller, agen maupun distributor perusahaan cenderung memilih mitra yang terpercaya dan bertanggung jawab.
Kemitraan. Kemitraan harus digalangkan dalam rangka pemberdayaan maupun bina suasan dan advokasi guna membangun kerjasama dan mendapatkan dukungan. Dengan begitu kemitraan perlu digalangkan antar individu, keluarga, pejabat atau pemerintahan yang terkait dengan urursan kesehatan. Kemitraan harus dilandaskan oleh :
Kemitraan. Dalam program kemitraan penyaluran dana ini ditujukan agar tepat sasaran, tepat jumlah dana yang diajukan, tepat waktu penyaluran, tepat pembinaan dan rutinitas pembinaan, serta tepat pengembalian pinjaman sehingga efektif dan bisa mengembangkan usaha kecil menjadi andal dan independen (Kurniasih dan Rodhiyah, 2018). Namun, ada hal-hal yang ternyata tidak berjalan sesuai rencana, para pelaku UKM hanya melihat program kemitraan sebagai bantuan masyarakat gratis yang diberikan oleh perusahaan (Rezaei, 2018). Peran pendamping UKM sangat menentukan keberhasilan dan keberlanjutan (Sarpong and Teirlinck, 2018). Selain mendampingi UKM dalam pengembangan usahanya, pendamping ini juga mendampingi UKM dalam persiapan menghadapi perbankan. Berurusan dengan bank itu sederhana, terutama dalam hal mendapatkan pinjaman atau dana bisnis tambahan (Liu, 2021). Apalagi jika UKM tersebut memenuhi persyaratan bank atau lembaga keuangan formal lainnya (Radyanto dan Prihastono, 2020). Kemitraan bisa dibentuk dengan melakukan kegiatan dan memberlakukan peraturan yang bisa mengembangkan kemampuan dalam berbagai bidang (Xxxxxxxx, 2018). Peningkatan kemampuan ini bertujuan agar meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Diharapkan dengan melaksanakan tanggung jawab sosial melalui program kemitraan yang ada, perusahaan tidak hanya merencanakan keuntungan jangka pendek, tetapi juga memberikan bantuan untuk kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat serta lingkungan sekitar dalam jangka panjang. Program kemitraan dapat diartikan sebagai program yang bertujuan untuk membantu usaha kecil menjadi lebih kuat dan independen dengan memanfaatkan dana dari bagi hasil BUMN (Prajwalita dan Xxxxxxx, 2017). Tujuan dari program kemitraan ini adalah untuk mengembangkan kompetensi usaha kecil menjadi kuat dan independen dengan memberikan modal serta pelatihan SDM yang terbaik sehingga dapat meningkatkan pemasaran dan kelangsungan usaha di masa yang akan datang (Dangelo dan Baroncelli, 2020). Kemitraan juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk penguatan antara dua pihak atau lebih yang menciptakan hubungan kerjasama berdasarkan kebutuhan bersama untuk meningkatkan pendapatan, kelangsungan usaha, kuantitas produksi, kualitas produksi, peningkatan kualitas kelompok mitra, dan peningkatan kemampuan usaha kelompok mitra mandiri (Nadadap, 2020). Sistem kemitraan biasanya dilaksanakan dengan cara-cara seperti, melalui perjanjian kontrak kerjasama antara perusahaan mitra dan para mitra (Mofokeng dan Xxxxxxxxx,...
Kemitraan. Di Indonesia istilah kemitraan atau partnership masih relative baru, namun demikian prakteknya di masyarakat sebenarnya sudah terjadi sejak zaman dahulu. Sejak nenek moyang kita telah mengenal istilah gotong royong yang sebenarnya esensinya kemitraan. Xxxxxx Xxxxxx, ketua ekskutif “ the prince of wales bussines leader forum” (NS Hasrat xxxx Xxxxxx 2007) merumuskan “ partneship is a formal cross sector relationship between individuals, groups or organisation who : 1. Work together to fulfil an obligator or undertake a specific task 2. Agree in advance what to commint and what to expect 3. Review the relationship regulary and revise 4. Share both risk and the benefits Dari pembahasan di atas dapat di tari kesimpulan bahwa kemitraan adalah suatu kerjasama formal antara individu – individu, kelompok – kelompok atau organisasi untuk mencapai suatu tugas tertentu. Dalam kerjasama tersebut ada kesepakatan tentang komitmen dan harapan masing – masing, tentang peninjauan kembali terhadap kesepakatan – kesepakatan yang telah di buat dan saling berbagi baik dalam resiko maupun keuntungan yang di peroleh. Dari defenisi ini terdapat tiga kata kunci dalam kemitraan, yaitu : 1. Kerjasama antar kelompok, organisasi dan individu 2. Bersama – sama mencapai tujuan tertentu (yang disepakati bersama) 3. Saling menanggung resiko dan keuntungan. Pentingnya kemitraan atau partnership ini mulai digencarkan oleh WHO pada koferensi internasional promosi kesehatan yang keempat di Jakarta pada tahun 1997. Sehubungan dengan itu perlu dikembangkan upaya kerjasama yang saling memberikan manfaat. Hubungan kerjasama tersebut akan lebih efektif dan efisien apabila juga didasari dengan kesetaraan.

Related to Kemitraan

  • PEMBIAYAAN Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK dan/atau dibebankan pada anggaran PIHAK yang menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  • PELAKSANAAN (1) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (1) PARA PIHAK mengacu pada Pedoman Pelaksanaan MBKM. (2) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 PARA PIHAK memfasilitasi dengan menyediakan sarana prasarana, ataupun sumber daya manusia yang diperlukan.

  • KERAHASIAAN LSPro-HP PMHP Lampung bertanggungjawab untuk memastikan bahwa kerahasiaan informasi dikelola oleh semua karyawannya dan termasuk personil subkontraknya mengenai semuai informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan mereka dengan pelanggan, ini berlaku juga untuk informasi yang diperoleh pada tahap aplikasi.

  • Perlaksanaan a. Dalam tempoh 120 hari dari tarikh jualan lelong atau tempoh lanjutan yang diberikan oleh Pemegang Serahhak/Pembiaya (mengikut subjek tunggal Pemegang Serahhak/Pembiaya untuk pembayaran faedah pada kadar faedah yang perlu ditentukan oleh Pemegang Serahhak/Pembiaya), Pembeli hendaklah mendepositkan dengan Peguamcara yang dilantik oleh Pemegang Serahhak/Pembiaya secara serentak: sejumlah wang yang bersamaan dengan 90% daripada tawaran yang berjaya ("Jumlah Baki") dan faedah bagi tempoh lanjutan (jika ada) dibuat melalui bank deraf atas nama LEMBAGA PEMBIAYAAN PERUMAHAN SEKTOR AWAM atau secara ’Real Time Electronics Transfer of Funds and Securities (RENTAS)’. Permohonan tempoh lanjutan hendaklah dibuat oleh pembeli sekurang-kurangnya dua (2) minggu sebelum tarikh tamat tempoh;dan b. Setelah menerima keseluruhan wang pembelian merujuk kepada klausa 8 (a) diatas, dan tertakluk kepada kelulusan pemaju dan pihak yang berkaitan (sekiranya ada), Pemegang Serahhak/Pembiaya akan melaksanakan Penyerahanhak (dalam bentuk dan kandungan yang boleh diterima kepada Pemegang Serahhak/Pembiaya) dan menyerahkan Dokumen Sekuriti dan mana-mana dokumen lain yang berkaitan dalam simpanan Pemegang Serahhak/Pembiaya kepada Penawar yang Berjaya, tetapi tugasan itu hendaklah disediakan oleh dan atas perbelanjaan Penawar yang Berjaya. Di mana berkenaan, Pemegang Serahhak/Pembiaya berhak untuk menambah atau meminda perjanjian mencukupi tanggung rugi dimasukkan dalam tugasan supaya Penawar yang Berjaya boleh menanggung semua liabiliti dan obligasi yang berkaitan dengan hartanah. Pemegang Serahhak/Pembiaya tidak akan menyerahkan hartanah itu kepada mana-mana pihak selain daripada Penawar yang Berjaya. c. Tertakluk kepada Klausa 8 (a) & (b) di atas, hartanah yang masih / ada bayaran progresif tertunggak yang perlu dibayar kepada Pemaju, Penawar yang Berjaya hendaklah:- i. Sekiranya Penawar yang Berjaya memerlukan pinjaman untuk membolehkan Penawar yang Berjaya melengkapkan pembelian di dalam ini, Penawar yang Berjaya hendaklah dalam masa yang dinyatakan di atas, menyebabkan pembiaya Penawar yang Berjaya mengeluarkan surat akujanji untuk membayar bayaran progresif baki mengikut jadual Perjanjian Jual Beli Utama dibuat memihak kepada Pemaju dari pembiaya Penawar yang Berjaya untuk melepaskan Pemegang Serahhak/Pembiaya daripada akujanji yang asal; ii. Sekiranya Penawar yang Berjaya tidak memerlukan pinjaman untuk membolehkan Penawar yang Berjaya melengkapkan pembelian di dalam ini, Penawar yang berjaya hendaklah dalam tempoh masa yang dinyatakan di atas, memberikan jaminan bank memihak kepada Pemaju atau membayar bayaran progresif baki kepada pemaju mengikut jadual Perjanjian Jual Beli Utama dan untuk melepaskan Pemegang Serahhak/Pembiaya daripada aku janji yang asal; iii. Sekiranya ada sebarang bayaran yang tertunggak dan harus dibayar kepada Pemaju selepas tarikh jualan, termasuk baki bayaran progresif yang belum dilepaskan (‘undisbursed’) mengikut jadual Perjanjian Jual Beli Utama, caj, faedah dan penalti akibat kelewatan oleh Penawar yang Berjaya/pembiaya Penawar yang Berjaya dalam memberikan sebarang aku janji / bayaran yang dinyatakan dalam Klausa 8 (c) i) atau Klausa 8 (c) ii) di atas, di mana bayaran tersebut perlu dibayar oleh Penawar yang berjaya. iv. Sekiranya Penawar yang Berjaya yang berjaya gagal, kecuaian dan / atau enggan mendapatkan surat aku janji / jaminan bank/ bayaran yang tersebut dalam cara dan pada masa yang ditetapkan dalam Klausa 8 (c) i) atau Klausa 8 (c) ii) di atas, Pemegang Serahhak/Pembiaya berhak untuk membatalkan jualan melalui notis secara bertulis kepada Penawar yang Berjaya, dimana Deposit yang disebut dalam Klausa 5 akan dilucuthakkan oleh Pemegang Serahhak/Pembiaya. d. Jika Penawar yang Berjaya menjadi bankrap atau meninggal dunia pada / sebelum Tarikh Penyelesaian atau apa-apa tempoh lanjutan sebagaimana yang dibenarkan oleh Pemegang Serahhak/Pembiaya, Pemegang Serahhak/Pembiaya mempunyai hak dan budi bicara mutlak untuk melakukan perkara yang berikut: i. melucuthak Deposit berserta dengan faedah dan jualan lelongan ini akan dianggap ditamatkan dan tidak berkuat kuasa lagi; atau ii. setelah menolak segala perbelanjaan dalam menjalankan jualan lelong, membatalkan jualan dan membayar balik baki Deposit kepada harta pusaka si mati Xxxxxxx yang Berjaya (tertakluk kepada pengemukaan dokumen-dokumen berkaitan yang membuktikan kematian dan hak perwakilan harta pusaka si mati) atau Pegawai Pemegang Harta mengikut mana-mana yang berkenaan jika Penawar yang Berjaya ialah atau menjadi seorang bankrap; dan iii. Pemegang Serahhak/Pembiaya boleh menyelesaikan perkara itu dalam apa-apa cara lain yang Pemegang Serahhak/Pembiaya anggap patut dan keputusan Pemegang Serahhak/Pembiaya adalah muktamad.

  • Keadaan Kahar (1) Salah satu pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Keadaan Kahar. (2) Kejadian-kejadian berikut adalah keadaan Kahar: kerusuhan masal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme; gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan gunung berapi dan/atau bencana alam lainnya; sengketa hubungan industrial atau pemogokan masal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah; atau perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah secara material. (3) Salah satu pihak hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dengan alasan Keadaan Kahar jika: a) keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban pihak tersebut, dan b) tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak tersebut. (4) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan pihak lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 1x24 jam sejak terjadinya Keadaan Kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis Keadaan Kahar yang terjadi, perkiraan lamanya Keadaan Kahar akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh pihak yang mengirimkan pemberitahuan. (5) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib mengambil langkah- langkah yang diperlukan agar pihak tersebut dapat melanjutkan pelaksanaan kewajibannya sesuai Perjanjian. (6) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, pihak yang mengalami Keadaan Kahar itu tidak mengirimkan pemberitahuan sesuai dengan Ayat (4) Pasal ini, maka Keadaan Kahar dianggap tidak pernah terjadi. (7) Pihak yang menerima pemberitahuan Keadaan Kahar dapat menolak mengakui adanya Keadaan Kahar selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud Ayat (4) Pasal ini. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender tersebut tidak ada penolakan dari pihak yang diberitahu, maka pihak itu dianggap mengakui adanya suatu Keadaan Kahar. (8) Apabila adanya Keadaan Kahar ditolak untuk diakui oleh pihak yang diberitahu, maka pihak yang menyatakan Keadaan Kahar tersebut harus tetap melaksanakan kewajibannya sesuai Perjanjian ini. (9) Jika pihak yang mengalami Keadaan Kahar berkeberatan atas penolakan oleh pihak yang diberitahu, maka pihak yang berkeberatan atas penolakan itu dapat meminta agar keberatannya diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini. (10) Apabila terjadinya Keadaan Kahar tersebut diakui oleh pihak yang diberitahu, maka PARA PIHAK akan merundingkan perubahan- perubahan yang diperlukan agar Perjanjian dapat tetap dilaksanakan.

  • Jangka Waktu Pelaksanaan Januari-Juni

  • Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Rp. 216,000,000,00 APBD

  • Pemilikan Kosong Hartanah itu dijual tanpa pemilikan kosong, dengan itu tiada jaminan diberikan bahawa hartanah itu boleh digunakan untuk menginap dan sekiranya keadaan yang sedia ada yang menghalang kemasukan atau penginapan oleh Penawar yang Berjaya, keadaan sedemikian tidak akan membatalkan penjualan dan atau hak kepada Pembeli untuk membatalkan kontrak atau menuntut pengurangan harga atau ganti rugi. Pemegang Serahhak/Pembiaya tidak bertanggungjawab untuk menyerahkan milikan kosong hartanah berkenaan kepada Penawar yang Berjaya. Penawar yang Berjaya selepas pembayaran harga belian sepenuhnya bersama-sama dengan apa-apa faedah terakru, jika ada, hendaklah pada kos dan perbelanjaan sendiri mengambil milikan hartanah tersebut.

  • Sebelum lelongan a. Pemegang Serahhak/Pembiaya mempunyai hak mutlak pada bila-bila masa untuk mengubah atau menambah butir-butir dan/atau syarat-syarat jualan; b. Semua Penawar (dengan pengecualian daripada Pemegang Serahhak/Pembiaya) hendaklah mendepositkan dengan Pelelong jumlah yang bersamaan dengan 10% daripada harga rizab secara pindahan bank tempatan (’local bank transfer’) kepada akaun berikut:- i) Akaun : ESZAM AUCTIONEER SDN BHD ii) Bank : CIMB BANK BERHAD iii) No. Akaun : 000-000-0000 Bukti pembayaran hendaklah dimuatnaik sebelum pendaftaran ditutup. c. Mana-mana penawar yang ingin membuat bidaan bagi pihak orang perseorangan, badan berkanun atau syarikat, adalah dikehendaki mengemukakan surat kuasa wakil kepada pelelong ketika pendaftaran secara atas talian dilakukan. Surat wakil tersebut hendaklah mengesahkan penawar telahdiberi kuasa untuk membuat bidaan dan menandatangani semua dokumen yang berkaitan. Bagi syarikat, wakil / ejen hendaklah mengemukakan borang 24, 44, 49, Resolusi Syarikat dan memorandum Syarikat; d. Semua Penawar dikehendaki menunjukkan kad pengenalan / MyKad yang asal mereka kepada Xxxxxxxx untuk mengenal pasti, jika tidak, mereka tidak berhak untuk membuat tawaran;

  • Pengakhiran Sebagai tambahan atas Klausula 13 dari Syarat dan Ketentuan Pelayanan Perbankan Elektronik Bagian A ini, kami dapat mengakhiri Layanan SAP FSN segera tanpa pemberitahuan kepada Anda dalam keadaan berikut: (a) Jika Anda berhenti menjadi perusahaan pelanggan dari SAP Financial Services Network; atau (b) Jika kami berhenti menjadi pelanggan layanan keuangan dari SAP Financial Services Network; atau (c) Jika SAP berhenti atau menunda pemberian layanan SAP Financial Services Network. Tanpa mengesampikan hal di atas, Anda berjanji untuk memberitahu kami secara tertulis apabila terjadi pengakhiran atau penundaan atas langganan Anda terhadap SAP Financial Services Network atas alasan apapun.