Definisi Rasio Kecukupan Modal

Rasio Kecukupan Modal. (CAR) 18,43% 17,96% 16,28% Aset Produktif Aset Produktif & Non Produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif 2,70% 2.74% 2.81% Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif 3,43% 3,41% 3,35% CKPN aset keuangan terhadap aset produktif 3,73% 3,98% 3,73% NPL bruto 3,89% 3,89% 3,74% NPL netto 2,03% 2,16% 1,59% Imbal hasil aset (ROA) 1,55% 1,20% 0,24% Imbal hasil ekuitas (ROE) 8,31% 6,79% 1,55% Marjin bunga bersih (NIM) 5,87% 5,64% 5,21% Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 85,07% 89,10% 97,38% Likuiditas Kredit yang diberikan terhadap dana masyarakat (LDR) 101,69% 98,38% 97,98% Kepatuhan GWM Utama Rupiah 7,92% 6,76% 7,74% GWM Sekunder Rupiah 8,45% 12,05% 8,94% GWM Utama Valuta Asing 8,64% 8,33% 8,18% Posisi Devisa Netto 0,58% 1,66% 1,19% Informasi selengkapnya atas Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan dapat dilihat pada Bab III Informasi Tambahan ini.
Sample 1
Rasio Kecukupan Modal. Capital Adequacy Ratio (CAR) tetap kuat sebesar 27,74% (dua puluh tujuh koma tujuh empat persen) pada Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga), dengan total modal sebesar Rp29,8 triliun (dua puluh sembilan koma delapan triliun Rupiah) pada akhir Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Bank secara aktif menerapkan strategi ‘Shariah First’ dan Leverage Model, di mana hal ini telah memainkan peran strategis dalam meningkatkan bisnis Unit Usaha Syariah (UUS) Maybank Indonesia. UUS Maybank Indonesia mencatat peningkatan PBT yang signifikan sebesar 66,8% (enam puluh enam koma delapan persen) menjadi Rp504 miliar (lima ratus empat miliar Rupiah) dari Rp302 miliar (lima ratus dua Rupiah) tahun sebelumnya. Total aset UUS tumbuh 2,5% (dua koma lima persen) menjadi Rp41,0 triliun (empat puluh satu triliun Rupiah), berkontribusi kepada total aset Bank (Bank only) sebesar 25,9% (dua puluh lima koma sembilan persen). Total pembiayaan UUS tumbuh 14,4% (empat belas koma empat persen) menjadi Rp30,2 triliun (tiga puluh koma dua triliun Rupiah) didukung oleh pembiayaan sector UKM, Corporate Banking, dan green financing. Anak perusahaan Maybank Indonesia, WOM Finance dan Maybank Finance, secara konsisten memberikan kontribusi yang positif terhadap Maybank Indonesia dan menunjukkan performa yang optimal di tengah kondisi ekonomi yang menantang. Pembiayaan otomotif roda empat Maybank Finance tumbuh 8,5% (delapan koma lima persen) menjadi Rp7,7 triliun (tujuh koma tujuh triliun Rupiah). Maybank Finance membukukan Laba Sebelum Pajak sebesar Rp571 miliar (lima ratus tujuh puluh satu miliar Rupiah) dari Rp566 miliar (lima ratus enam puluh enam miliar Rupiah) pada tahun sebelumnya. Sementara WOM Finance membukukan peningkatan pembiayaan otomotif roda dua sebesar 22,5% (dua puluh dua persen) menjadi Rp6,2 triliun (enam koma dua triliun Rupiah). Laba Sebelum Pajak WOM tercatat sebesar Rp320 miliar (tiga ratus dua puluh miliar Rupiah), naik 14,3% (empat koma tiga persen) dari tahun lalu sebesar Rp280 miliar (dua ratus delapan puluh miliar Rupiah). Mengakhiri pokok-pokok laporan tahunan 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Perseroan ingin memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada kepada para nasabah serta mitra usaha, dan terlebih kepada pemegang saham atas dukungan, kepercayaan, dan kerjasamanya yang telah terjalin dengan baik selama ini. Perseroan juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh Maybankers atas dedikasi dan kerja keras dalam melaksanakan tugas dan t...
Sample 1
Rasio Kecukupan Modal. (CAR) 20,59% 19,66% 18,60% setelah pajak Aset Produktif Jumlah penghasilan komprehesif 2.634.852 1.255.471 3.202.980 2.986.276 Aset produktif & non produktif bermasalah terhadap total Aset produktif dan aset non produktif 1,84% 2,02% Pendapatan lainnya Pendapatan lainnya terutama terdiri dari pendapatan pemulihan kredit dan 2,51% lainnya dari Perusahaan Anak. Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif 2,47% 2,64% Beban lainnya 3,13% Beban lainnya terutama terdiri dari kerugian terkait risiko operasional dan biaya CKPN aset keuangan terhadap aset produktif 2,52% 2,80% penyisihan operasional lainnya. 3,35% Laba bersih NPL bruto 2,87% 3,11% 3,75% Laba bersih Perseroan dan Perusahaan Anak pada 30 Juni 2019 adalah sebesar NPL neto 1,50% 1,55% 2,16% Rp1.976.437 juta, meningkat sebesar Rp208.628 juta atau sebesar 11,80% Profitabilitas dari sebesar Rp1.767.809 juta pada 30 Juni 2018. Peningkatan ini terutama Imbal hasil aset (ROA) 2,04% 1,85% 1,70% disebabkan oleh peningkatan pendapatan bunga dan syariah bersih sebesar Imbal hasil ekuitas (ROE) 10,09% 9,49% 8,73% 5,47% dan keuntungan penjualan efek-efek sebesar 308,86%. Marjin bunga bersih (NIM) 5,41% 5,12% 5,60% Laba bersih Perseroan dan Perusahaan Anak pada 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp3.482.428 juta, meningkat sebesar Rp504.690 juta atau sebesar Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 80,75% 80,97% 16,95% dari sebesar Rp2.977.738 juta pada 31 Desember 2017. Peningkatan83,48% ini disebabkan oleh kenaikan pendapatan syariah sebesar 49,93% dan serta Liabilitas terhadap jumlah aset 0,85 0,85 0,86 penurunan kerugian penurunan nilai atas aset dan nonkeuangan – bersih sebesar Liabilitas terhadap ekuitas 5,55 5,74 6,21 25,74%. Laba (rugi) tahun berjalan terhadap pendapatan 18,26% 17,16% Penghasilan komprehensif lain dan jumlah penghasilan komprehensif 14,59% periode/tahun berjalan Rasio lancar 67,01% 70,86% 69,55% Penghasilan komprehensif lain Perseroan dan Perusahaan Anak pada 30 Juni Likuiditas 2019 adalah sebesar Rp658.415 juta, naik sebesar Rp1.170.753 juta atau Pembiayaan yang diberikan terhadap dana masyarakat (LDR) 94,67% 97,18% sebesar 228,51% dari sebesar minus Rp512.338 juta pada 30 Juni 2018. Jumlah 96,24% penghasilan komprehensif periode berjalan Perseroan pada 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp2.634.852 juta, naik sebesar Rp1.379.381 juta atau sebesar 109,87% Kepatuhan dari sebesar Rp1.255.471 juta pada 30 Juni 2018. Kenaikan ini disebabkan oleh selisih penilaian kembali aset...
Sample 1

More Definitions of Rasio Kecukupan Modal

Rasio Kecukupan Modal. (CAR)* > 9% 18,48% Non-Performing Loan (NPL) gross ** Sesuai Regulasi BI 2,89% Giro Wajib Minimum (GWM) Utama Rupiah ** Sesuai Regulasi BI 6,50% Tingkat Pengembalian atas Aset (ROA) ≥ 0,6% 2,58% Rasio Modal Inti ≥ 6% 15,7% Rasio Modal Inti Utama ≥ 5% 15,7%
Sample 1
Rasio Kecukupan Modal. (CAR)* 18,31% 16,99% 16,95% 14,96% 13,76% Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non ptoduktif 1,09% 1,06% 1,19% 1,79% 2,19% Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif 1,26% 1,28% 1,46% 1,85% 2,24% Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif 2,40% 2,90% 3,43% 4,51% 4,58% NPL bruto 1,69% 1,55% 1,78% 2,30% 2,78% NPL neto 0,36% 0,31% 0,34% 0,42% 0,74% Imbal hasil aset (ROA) 4,74% 5,03% 5,15% 4,93% 4,64% Imbal hasil ekuitas (ROE) 31,22% 34,11% 38,66% 42,49% 43,83% Marjin bunga bersih (NIM) 8,51% 8,55% 8,42% 9,58% 10,77% Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 65,37% 60,58% 59,93% 66,69% 70,86% Loan to Deposit Ratio (LDR) 81,68% 88,54% 79,85% 76,20% 75,17%
Sample 1
Rasio Kecukupan Modal. Capital Adequacy Ratio 75,75% 59,66% 50,87% Rasio Total Hutang pada Ekuitas / Total Debt to Equity 67,31% 90,20% 115,46% Rasio Total Hutang pada Aset / Total Debt to Asset 40,23% 47,42% 53,59%
Sample 1

Related to Rasio Kecukupan Modal

  • Ahli Syariah Pasar Modal adalah orang perseorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai penasihat dan atau pengawas pelaksanaan penerapan aspek syariah dalam kegiatan usaha perusahaan termasuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan produk dan jasa di Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal.

  • Otoritas Jasa Keuangan atau (“OJK”) adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana diatur dalam Undang- undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan undang-undang tersebut, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM dan LK) ke OJK (dahulu BAPEPAM dan LK).

  • Penitipan Kolektif adalah jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian.

  • Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan BNI- AM DANA DOMPET DHUAFA yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku di dalam Prospektus ini. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

  • POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, surat edaran OJK, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

  • Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

  • Keluaran Sub Kegiatan Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember Keterangan : Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah

  • Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Kontrak ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Xxxxxxx Xxxxxxxxx (jika ada).

  • Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. Definisi Portofolio Efek berkaitan dengan BATAVIA DANA LIKUID adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan BATAVIA DANA LIKUID.

  • POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

  • Perhitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2.

  • Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih (NAB) SEQUIS BOND OPTIMA diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada Hari Bursa berikutnya.

  • Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Nomor: IV.D.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA.

  • Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

  • Daftar Efek Syariah adalah daftar Efek syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah, yang memuat daftar Efek yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal yang ditetapkan oleh OJK atau Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah.

  • Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk:

  • Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

  • Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang (i) akad, cara pengelolaan dan kegiatan usaha; dan (ii) aset yang menjadi yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan dan kegiatan usaha; dan/atau (iii) aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitannya, tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

  • Tertakluk kepada Klausa 6 (b) di atas, Pemegang Serah Hak / Pemberi Pinjaman adalah berhak secara mutlak untuk membatalkan jualan dengan memberi Penawar yang Berjaya notis bertulis mengenainya, di mana:

  • Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

  • Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

  • Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

  • Hasil Investasi Yang Menjadi Basis Nilai Proteksi (jika ada) yang telah dibukukan ke dalam BATAVIA PROTEKSI CEMERLANG PLUS tersebut selanjutnya akan dibagikan oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan pada setiap Tanggal Pembagian Hasil Investasi secara serentak dalam bentuk tunai atau dalam bentuk Unit Penyertaan yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan Hasil Investasi Yang Tidak Menjadi Basis Nilai Proteksi (jika ada) yang telah dibukukan ke dalam BATAVIA PROTEKSI CEMERLANG PLUS kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai atau dalam bentuk Unit Penyertaan dengan tetap memperhatikan pemenuhan Kebijakan Investasi BATAVIA PROTEKSI CEMERLANG PLUS. Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan Hasil Investasi Yang Tidak Menjadi Basis Nilai Proteksi, Hasil Investasi Yang Tidak Menjadi Basis Nilai Proteksi akan dibagikan pada Tanggal Pembagian Hasil Investasi. Dalam hal terjadi pembagian Hasil Investasi secara tunai, pembagian Hasil Investasi dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan/transfer dana ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan sehingga mengurangi Nilai Aktiva Bersih BATAVIA PROTEKSI CEMERLANG PLUS atau dalam bentuk Unit Penyertaan sehingga mengurangi Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA PROTEKSI CEMERLANG PLUS. Dalam hal Manajer Investasi membagi Hasil Investasi maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pembagian Hasil Investasi. Manajer Investasi berwenang menentukan waktu, cara pembagian Hasil Investasi dan besarnya jumlah Hasil Investasi yang akan dibagikan pada Tanggal Pembagian Hasil Investasi. Cara pembagian Hasil Investasi akan diterapkan secara konsisten. Penjelasan lebih lanjut mengenai pembagian Hasil Investasi ini diuraikan dalam Bab V butir 5.8.

  • POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

  • Informasi Hasil Integrasi Nilai Per Sub Nilai Hasil Akhir Nilai Kompetensi Jenis Kompetensi Nilai Nilai Bobot (%) Skor Total Nilai Keterangan

  • Xxxxxx Xxxxhitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 (”Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.”) beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisioner OJK.