KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI. Sesuai dengan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 62 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan), Disperkimtan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan pada daerah sesuai dengan visi, misi, dan program Walikota sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut masing-masing elemen struktural di lingkup Disperkimtan mempunyai fungsi:
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Struktur organisasi BPSDMI terbagi dalam 3 (tiga) Unit Eselon II dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. Sekretariat BPSDMI Sekretariat BPSDMI mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dalam melaksanakan tugas nya, Sekretariat BPSMI menyelenggarakan fungsi :
a. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri;
b. Koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi di lingkungan Badan Pengembangan Sumbder Daya Manusia Industri.
c. Koordinasi dan Pelaksanaan urusan keuangan di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri.
d. Koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri.
e. Koordinasi dan pelaksanaan urusan hukum dan kerja sama di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri.
f. Kordinasi dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri.
g. Koordinasi dan pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana, kearsipan, pelayanan publik, hubungan masyarakat, perpustakaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri.
2. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan serta penyiapan sumber daya manusia industri. Dalam melaksanakan tugas nya, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur dan sumber daya manusia industri;
b. Penyiapan pelaksanaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan sumbder daya manusia aparatur dan sumber daya manusia industri;
c. Penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur dan sumber daya manusia industri;
d. Penyiapan fasilitasi pengembangan infrastruktur kompetensi bidang industri;
e. Penyiapan fasilitasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi tenaga kerja industri; dan
f. Pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dana pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tan...
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI. Kedudukan, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor : 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang Jo Peraturan Walikota Semarang nomor : 69 tahun 2016 ditegaskan bahwa Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja, dan Bidang Transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang memiliki peran cukup strategis dalam pengembangan potensi sumber daya di wilayah Kota Semarang dalam pelayanan kepada masyarakat khususnya Urusan Tenaga Kerja. - Kedudukan : Kedudukan Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kota Semarang, dengan berbagai perangkat pelaksana teknisnya.
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Asahan dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Asahan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Asahan merupakan unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Berdasarkan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Asahan, bahwa Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Asahan adalah membantu Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dalam merumuskan kebijaksanaan yang akan ditetapkan dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang berkaitan dengan bidang Pemerintahan Desa, Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat dan Bidang Ekonomi Masyarakat dan Teknologi tepat Guna. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, fungsi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Asahan ini mencakup:
a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas ketata usahaan, keuangan, program Bapemmas serta evaluasi / laporan
b. Mengkoordinasikan Penyiapan Perumusan Pedoman Umum dalam Pelaksanaan Motivasi dan Swadaya Gotong Royong Masyarakat yang berdaya cipta dan berkarya nyata dalam membangun desa .
c. Mengkoordinasikan Penyiapan Permasalahan dalam Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.
d. Mengkoordinasikan Penyiapan Perumusan Pedoman Bantuan Pembangunan Desa.
e. Mengkoordinasikan Penyiapan Pedoman Kebijakan Produksi dan Lembaga Keuangan Desa.
f. Mengkoordinasikan Penyiapan Perumusan Kebijakan Peranan Kelembagaan dalam rangka Perencanaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan di Desa.
g. Mengkoordinasikan Penyiapan Perumusan Kebijakan Peningkatan Keterampilan dan Bimbingan Motivasi Masyarakat Desa / kelurahan.
h. Mengkoordinasikan Penyiapan Pedoman Peningkatan Sumber Daya Alam, pesisir pantai, penelitian dan Koservasi Desa / Kelurahan.
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI. Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian maka kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional adalah sebagai berikut:
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI