Ringkasan Isi. Untuk melindungi keselamatan para pekerja guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, maka diselenggarakan upaya kesehatan dan keselamatan kerja. Perlindungan tenaga kerja bisa timbul karena adanya perjanjian kerja yang disepakti oleh pihak pengusaha dengan pekerja/buruh, sehingga menimbulkan apa yang disebut dengan hubungan kerja. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), dengan metode pendekatan yuridis normatif. Dalam memperoleh data sekunder penulis menggunakan bahan hukum primer (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan), untuk mendukung bahan hukum tersebut, juga dipergunakan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal dan lain-lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak membuat perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh memberikan dampak yang negatif bagi kedua belah pihak. Perjanjian Kerja merupakan hak pekerja/buruh dan kewajiban dari pengusaha yang dibuat secara tertulis atau lisan. Tidak adanya perjanjian kerja dengan pengusaha menimbulkan kerugian bagi pekerja harian yang mengalami kecelakaan kerja, sehingga tidak mendapatkan pengobatan yang baik dan uang tunai untuk pengobatannya dari perusahaan (sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021). Akibat kelalaian perusahaan terhadap Perjanjian Kerja Harian tidak dibuat, pemerintah dapat memberikan sanksi administratif terhadap perusahaan. Sanksi administratif yang diberikan pemerintah berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dan pembekuan kegiatan usaha.
Ringkasan Isi. Kegiatan pinjam-meminjam merupakan bukanlah sesuatu yang baru. Akan tetapi dengan perkembangan teknologi yang pesat aktivitas pinjam-meminjam tidak hanya dilakukan secara konvensional saja melainkan dapat digunakan kapan dan dimana saja hal itu dikenal dengan fintech peer to peer lending (P2PL). Adanya inovasi tersebut memberikan sedikit kemudahan dan ketenangan bagi masyarakat untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya seperti peminjaman terhadap UMKM ataupun pelaku usaha lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan klausul baku dalam layanan P2PL yang dibuat oleh Modalku serta akibat hukumnya serta perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman selaku konsumen.Penelitian ini membahas mengenai Tinjauan Xxxxxxx Xxxxxxxx Baku Terhadap Perjanjian Pengunaan Layanan fintech peer to peer lending (P2PL) Antara Pemberi Pinjaman Dengan Penyelenggara Modalku. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yang menganalisis perjanjian fintech peer to peer lending (P2PL) antara pemberi pinjaman dengan penyelenggara Modalku dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) terdiri dari bahan hukum primer yaitu perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian fintech peer to peer lending antara pemberi pinjaman dengan penyelenggara Modalku bertentangan dengan KUHPerdata yakni pada Pasal 1320 KUHPerdata, Asas Kebebasan Berkontrak, Asas Keseimbangan serta Pasal 18 Undang-Undang
Ringkasan Isi. Perkembangan zaman dan teknologi sangat berdampak ke berbagai aspek kehidupan, salah satunya dalam melakukan pemasaran produk dalam media digital, melalui perjanjian yang mengikat antara penyedia jasa periklanan yaitu Google Adsense yang bekerjasama dengan Youtube dengan pemilik akun situs web. Bentuk perjanjian yang mengikat para pihak perlu sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, namun dalam perkembangan bentuk perjanjian banyak yang tidak memenuhi persayaratan sahnya suatu perjanjian. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana bentuk perjanjian Google Adsense serta mekanismenya di Youtube dan bagaimana penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran klausula baku Google Adsense ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Xxxxxxx Normatif dengan pendekatan kepustakaan. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan beberapa literatur lain. Hasil penelitian menunjukan perjanjian antara Google Adsense dan Youtube dengan pemilik akun termasuk dalam bentuk perjanjian baku, jika sudah disepakati oleh penyedia jasa dengan konsumen maka perjanjian tersebut mengikat, oleh karena itu jika timbul sebuah sengketa dalam pelaksanannya maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan dalam isi perjanjian tersebut. Diharapkan kedepan pemerintah membuat peraturan khusus peraturan terkait perjanjian baku secara elektronik.