Perjanjian Kerja. Menurut Xxxxx 1313 KUH Perdata perjanjian adalah perbuatan dengan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian juga dapat diartikan sebagai hubungan antara seseorang yang bertindak sebagai pekerja/ buruh dengan seseorang yang bertindak sebagai pemberi kerja/ majikan.11 Sedangkan arti perjanjian kerja sendiri terdapat pada Pasal 1601 a KUHPerdata yang menyatakan bahwa perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak buruh mengikatkan dirinya dibawah perintah pemberi kerja/ majikan, untuk suatu waktu tertentu, dan melakukan pekerjaan dengan menerima upah. Sebelum membuat suatu perjanjian kerja, para pihak hendaknya memperhatikan beberapa syarat sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata sebagai berikut:
1) Sepakat untuk mengikatkan dirinya;
2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3) Suatu hal tertentu;
4) Suatu sebab yang halal. Adapun jenis perjanjian kerja terbagi menjadi 2 macam yaitu, perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT),12 berikut penjelasannya:
1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKW) Merupakan perjanjian kerja antara pekerja/ buruh dengan pengusaha/ majikan untuk mengadakan
Perjanjian Kerja. Menurut Subekti, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Sedangkan menurut pasal 1313 KUH Perdata, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Suatu kesepakatan berupa perjanjian pada intinya adalah mengikat, bahkan sesuai dengan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, kesepakatan ini memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.Meskipun para pihak diberikan kebebasan dalam membuat perjanjian, namun kebebasan itu tidak secara mutlak.31 Menurut Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, tujuan dari perjanjian adalah untuk mencapai keseimbangan kepentingan antara para pihak. Sehingga keseimbangan menjadi hal yang 30Xxxxxxx Xxxx, “Fiqh Muamalah”, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), hlm.79 31Muhammad Xxxxxxx, “Asas Keseimbangan dalam Hukum Perjanjian”, Hermenutika: Jurnal Ilmu Hukum Vol.5 No.1, Februari 2021 hlm.99 sangat penting bahkan menjadi titik sentral sejak awal, yaitu sejak dimulai dari tahap pra kontraktual (tahap penawaran), kemudian saat muncul kesepakatan yang menimbulkan perikatan antara para pihak (tahap kontraktual), sampai kepada tahap pelaksanaan perjanjian yang mengikat para pihak.32 Suatu perjanjian harus dianggap lahir pada waktu tercapainya suatu kesepakatan antara kedua belah pihak.Orang yang hendak membuat perjanjian harus menyatakan kesediaannya untuk mengikatkan diri.33 Hubungan antara para pihak dalam perjanjian kerja adalah hubungan timbal balik karena adanya perjanjian, yaitu hubungan saling memberi dan menerima. Dalam perjanjian kerja antara buruh (pekerja) dan pengusaha terikat dalam suatu hubungan kerja. Hubungan kerja merupakan hubungan antara pengusaha (majikan) dengan buruh (pekerja) berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah (Undang-Undang No.3 tahun 2003). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan) merumuskan perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaja/majikan yang memuat syarat- syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Hubungan kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.34 Dalam pembentukan perjanjian harus melihat hal-hal penting, diantaranya syarat-syarat sahnya perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, bentuk dan bagian perjanjian, penanganan pertikaian, dan berakhirnya perjanjian. Keberadaan...
Perjanjian Kerja. Kerja pada dasarnya adalah hubungan antara buruh dan majikan setelah adanya perjanjian kerja, yaitu suatu perjanjian dimana pihak kesatu buruh mengikatkan dirinya kepada pihak yang lain, majikan untuk bekerja dengan mendapatkan upah dan majikan menyatakan kesanggupannya untuk memperkerjakan buruh dengan membayar uang.
Pasal I angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah dengan demikian jelaslah bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja atau buruh. Upaya menciptakan hubungan industrial adalah dalam rangka mencari keseimbangan antara kepentingan pekerja, pengusaha, dan pemerintah, karena ketiga komponen ini masing-masing mempunyai kepentingan. Bagi pekerja perusahaan merupakan tempat untuk bekerja sekaligrrs sebagai sumber penghasilan dan penghidupan diri beserta keluarga dan bagi pengusaha perusahaan adalah wadah untuk mengesploitasi modal guna mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, sedangkan bagi pemerintah perusahaan sangat penting artinya karena perusahaan bagaimanapun kecilnya merupakan bagian dari kekuatan ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa untuk rnemenuhi kebutuhan masyarakat karena itulah pemerintah mempunyai kepentingan dan bertanggung jawab atas kelangsungan dan keberhasilan setiap perusahaan.10
Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjarm menyebutkan pengertian hubungan industrial adalah suatu hubungan yang terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang- Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 102 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, bahwa dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja atau buruh dan serikat pekerja atau serikat buruhnya mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi melangsungkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan, dan keahlian serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya.
Perjanjian Kerja. 1 Karyawan mengetahui ketetapan kerja secara jelas sesuai dengan perjanjian pada kontrak kerja yang ada di perusahaan
2 Karyawan mentaati peraturan yang telah di tetapkan oleh pimpinan perusahaan
3 Karyawan memperoleh imbalan sesuai dengan hasil kerja yang telah di selesaikan oleh karyawan
4 Karyawan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kerja
5 perusahaan memberikan bonus untuk karyawan yang bekerja melebihi jam kerja yang di tentukan
Perjanjian Kerja. 2.3.1. Pengertian Perjanjian Kerja
Perjanjian Kerja. Perjanjian Kerja menurut UU Nomor 39 tahun 2004 adalah perjanjian tertulis antara TKI dengan Pengguna yang memuat syarat- syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak. Berdasarkan dokumen perjanjian kerja yang diambil oleh penulis di PT Bangun Gunung Xxxx Xxxxxx Banyumas, perjanjian kerja memuat hal-hal sebagai berikut:
1) Hubungan pekerja antara pengguna atau majikan.
2) Perjanjian kerja di lakukan di hadapan pejabat instansi
3) Perjanjian kerja disiapkan oleh pihak PPTKIS.
4) Perjanjian kerja berisi beberapa hak dan kewajiban para pihak.
5) Perjanjian kerja hanya berlaku untuk 2 tahun atau sampai kontrak selesai.
6) Perpanjangan perjanjian kerja dilakukan 3 bulan sebelum kontrak pertama selesai.
3. Para Pihak yang Melakukan Perjanjian Penempatan di PT Bangun Gunung Xxxx Xxxxxx Banyumas
Perjanjian Kerja. Kontrak di dalam Black’s Law Dictionary sendiri mendapatkan definisi sebagai suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat suatu hal yang khusus. Dan menurut Xxx Xxxxx menjelaskan bahwa kontrak adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan hukum.39 Perjanjian sebagai suatu kontrak merupakan perikatan yang mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat para pihak yang pelaksanaanya akan berhubungan dengan hukum kekayaan dari masing – masing pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut.40 Dalam Perjanjian Kerja memang dapat beberapa klausul yang diberikan oleh perusahaan, klausul itu sendiri didefinisikan klausula baku sebagai setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen