KEBIJAKAN BELANJA DAERAH. 5.1 Kebijakan terkait dengan perubahan perencanaan belanja
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH. 22 5.1 Kebijakan Terkait dengan perubahan perencanaan belanja 5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Transfer ......................................................... 22 23 5.2.1 Kebijakan Belanja Operasi ................................. 25 5.2.2 Belanja Modal .................................................... 30 5.2.3 Belanja Tidak Terduga ....................................... 30
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH. 5.1 Kebijakan Terkait dengan perubahan perencanaan belanja Perubahan APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 NO URAIAN ANGGARAN (Rp) Bertambah/ Berkurang Sebelum Perubahan (Murni 2021) Setelah Perubahan (Perub Kua 2021)
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH. 5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja No. OPD Kebijakan Perencanaan Belanja
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH. 5.1 Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH. Pada dasarnya terdapat dua jenis belanja menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang meliputi: belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengalokasian belanja daerah, yaitu: Belanja tidak langsung ini dialokasikan untuk belanja pegawai, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga yang pengalokasiannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun kebijakan Belanja Tidak Langsung secara umum adalah:
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH. 5.1 Kebijakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021